Embedded Files
Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. (Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia)
DASAR HUKUM
KEBUTUHAN DATA SEKTORAL
Tidak semua data dapat dipenuhi BPS. BPS fokus pada statistik dasar yang bersifat makro dan lintas sektoral.
Tidak semua data dapat dipenuhi BPS. BPS fokus pada statistik dasar yang bersifat makro dan lintas sektoral.
Setiap institusi pemerintah memiliki kekhasan dalam ragam data.
Setiap institusi pemerintah memiliki kekhasan dalam ragam data.
Setiap institusi memiliki pendekatan dalam penyediaan data dan informasi untuk perencanaannya.
Setiap institusi memiliki pendekatan dalam penyediaan data dan informasi untuk perencanaannya.
Page updated
Google Sites
Report abuse